Komitmen Tegas Kominfo dalam Menjaga Ruang Digital Bersih dari Judi Online
Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga kebersihan ruang digital di tanah air dengan mengambil langkah drastis terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diduga memfasilitasi aktivitas judi online. Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa sanksi berupa pencabutan tanda daftar akan diberikan kepada PSE yang terbukti terlibat.
“Kominfo akan mencabut tanda daftar PSE. Jadi tidak terdaftar lagi, itu ilegal dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bisa cabut ijinnya. Kalau tanda daftarnya sudah kita cabut, maka disebut PSE ilegal,” ujar Menteri Budi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (29/8).
Dalam upaya ini, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada lebih dari 11 ribu PSE, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang meminta mereka untuk tidak memfasilitasi aktivitas perjudian online dalam platform mereka. Lebih lanjut, Menteri Budi mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani surat yang meminta PSE untuk membuat Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen mereka dalam memberantas judi online.
“Per kemarin, saya sudah menandatangani surat untuk lebih dari 11 ribu PSE Penyelenggara Sistem Elektronik untuk segera membuat Pakta Integritas,” tandasnya.
Pakta Integritas yang dimaksud oleh Menteri Budi adalah sebuah dokumen yang mempertegas komitmen PSE untuk secara aktif mencegah dan memberantas segala bentuk aktivitas perjudian online yang mungkin terjadi di platform mereka. Dalam sebuah deklarasi bersama, Menteri Budi memimpin langsung pembacaan Pakta Integritas ini bersama 11 perwakilan dari Asosiasi dan Perhimpunan Sistem Pembayaran Nasional.
“Pakta Integritas tersebut untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam upaya memberantas aktifitas perjudian online yang turut difasilitasi oleh PSE yang beroperasi di Indonesia,” tegas Menteri Budi.
Pakta Integritas ini tidak hanya berlaku untuk PSE yang beroperasi di dalam negeri, tetapi juga untuk platform media sosial dan sistem elektronik yang berasal dari luar negeri. Menteri Budi mencontohkan platform seperti BigoLive, yang telah dua kali diperingatkan oleh Kominfo bukan hanya karena memfasilitasi judi, tetapi juga karena konten pornografi. Menurutnya, jika pelanggaran terus terjadi, maka penutupan platform tersebut bisa menjadi langkah selanjutnya.
“Jadi kita tunggu nanti 11 ribu lebih PSE bukan hanya dalam negeri tetapi juga platform media sosial yang dari luar negeri juga sama. Contohnya BigoLive, sudah saya peringatkan kedua, karena dia bukan hanya judi tapi pornografi juga. Dalam waktu singkat, saya minta tim analisa kalau perlu kita tutup. Kita tutup! Kita mau ruang digital yang sehat dan produktif buat masyarakat,” jelas Menkominfo.
Dalam Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online yang telah ditandatangani, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus. Pertama, PSE diwajibkan melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem mereka tidak digunakan untuk perjudian online. Kedua, mereka harus melaksanakan kampanye dan edukasi kepada semua pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian daring. Dan ketiga, PSE harus mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah serta memberantas konten perjudian online sesuai ketentuan hukum yang berlaku.