Indonesiainside.id – Komnas Perempuan menegaskan bahwa pernyataan pejabat publik yang merendahkan perempuan tidak dapat ditoleransi. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas lirik lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat karya Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzeinp atau Om Zein, yang menuai kritik luas karena dinilai mengandung stereotipe dan merendahkan martabat perempuan.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (6/7), Komnas Perempuan menyatakan lirik lagu tersebut menunjukkan belum terinternalisasinya perspektif kesetaraan gender dalam kepemimpinan publik serta berpotensi memperkuat diskriminasi berbasis gender.
Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar masalah etika berkomunikasi.
“Pernyataan yang mengandung stereotip atau merendahkan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persoalan etika komunikasi semata, tetapi merupakan persoalan tata kelola pemerintahan yang berpotensi memperkuat diskriminasi berbasis gender,” ujarnya.
Menurut Komnas Perempuan, ucapan seorang pejabat publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat, budaya birokrasi, hingga arah kebijakan negara. Pernyataan yang mengandung stereotipe, objektifikasi, atau merendahkan perempuan dikhawatirkan dapat melegitimasi diskriminasi dan menghambat upaya mewujudkan kesetaraan gender.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa Konstitusi melalui Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Komisioner Komnas Perempuan, Rr Sri Agustini, menegaskan bahwa perspektif gender merupakan kewajiban yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.
Sementara itu, Komisioner Daden Sukendar menilai kasus di Purwakarta harus menjadi momentum memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender secara nasional. Menurutnya, pemahaman mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan prinsip non-diskriminasi perlu menjadi bagian dari standar kompetensi pejabat publik.
Komnas Perempuan juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender, mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam pelatihan aparatur sipil negara, serta mendorong partai politik menjadikan perspektif gender sebagai salah satu indikator dalam kaderisasi dan seleksi calon pejabat publik.
Sebelumnya, polemik lagu tersebut juga berujung pada sanksi sosial dari Dedi Mulyadi yang meminta Om Zein merenovasi 10 rumah janda menggunakan dana pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan memanggil Bupati Purwakarta untuk meminta klarifikasi terkait polemik tersebut.