Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD, Fahira Idris, menilai PT PLN Persero tidak memiliki strategi komunikasi saat terjadi krisis. Ini menyusul padam listrik massal (blackout) di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa pada Ahad (4/8).
Fahira mengatakan, saat ini mata, telinga, pikiran, bahkan hati masyarakat Indonesia tengah tertuju pada kinerja PLN. Sorotan itu bukan karena prestasi, tapi blackout menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu.
“Nada miring bahkan cibiran publik semakin gencang karena blackout ini juga melumpuhkan sarana publik terutama transportasi (MRT dan KRL) dan mengganggu jaringan komunikasi serta menghambat distribusi air bersih,” kata Fahira melalui akun resminya, Rabu (7/8) malam.
Menurut dia, jika komunikasi krisis PLN baik, tentu tensi publik terhadap penanggung jawab listrik itu pascablackout semakin turun. Namun sebaliknya, tensi negatif publik terhadap PLN semakin menjadi saja.
“Ini menandakan PLN tidak mempunyai strategi komunikasi saat terjadi krisis,” ujarnya.
Padahal, kata dia, institusi seperti PLN yang core business melayani kebutuhan dasar manusia, komunikasi krisis adalah kunci pelayanan. Cara penyampaian informasi berbeda saat situasi normal dan situasi krisis.
Pada situasi krisis semua informasi, terutama dari pejabat publik yang memiliki otoritas harus memiliki ‘sense of crisis’. Dengan demikian, semua informasi dan kebijakan yang keluar ke publik tidak tidak bias apalagi ditafsirkan berbeda-beda.
“Ini yang tidak saya lihat dari PLN saat memberi keterangan awal terjadi black out,” kata dia.
Penyampaian informasi saat kondisi krisis harus mempunyai strategi dan menajemen. Hal itu sering disebut komunikasi krisis.
Hal Ini agar semua informasi, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan PLN dalam menangani krisis terukur dan tepat. Selain itu, strategi komunikasi krisis bisa membuat publik merasa tenang dan terlindungi, terutama mereka yang terdampak.
Salah satu strategi yang harus ditempuh adalah keseragaman informasi, data, dan menetapkan satu orang juru bicara. Lewat juru bicara inilah semua informasi terkait sebab pemadaman dan penangannya disampaikan ke publik.
“Jika ada stakeholder terkait lain yang ingin menyampaikan informasi harus berkoordinasi dengan PLN dan disampaikan di forum yang sama,” ujarnya.
Saat ini, publik dibuat bingung, karena terlalu banyak ‘mulut’, baik dari PLN maupun institusi diluar PLN, yang bersuara mengenai sebab pemadaman. Ini menjadi persoalan karena informasinya berbeda-beda.
“Ada institusi yang dengan yakin mengatakan akibat pohon sengon, tetapi kemudian diragukan dan dibantah oleh institusi lainnya. Belum lagi soal pemadaman lanjutan dan bergilir yang informasi tidak komprehensif di mana saja. Ini semua membuat publik semakin kecewa terhadap kinerja PLN,” kata dia. (EP)