Oleh: Rudi Hasan
Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah diminta menghentikan represi militer di Papua. Koordinator KontraS Yati Andriyani menyebut satu-satunya jalan mengakhiri konflik yakni mengajak semua pihak di Papua berdialog.
“Buka segera dialog yang setara, terbuka dengan semua pihak,” kata Yati di Jakarta, Selasa, (24/9).
Menurut dia, semua itu dilakukan agar solusi penyelesaian Papua tetap dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah juga bisa mencegah meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban dari pihak manapun.
Pihaknya mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dari berbagai pihak, represif, penggunan kekuatan keamanan secara berlebihan. Sebab hal itu mengakibatkan jatuhnya korban luka luka dan korban jiwa terus menerus.
Yati menilai, penyelesaian persoalan di Papua akan semakin jauh dari solusi dan gagal. Sevab pendekatan yang dilakukan justru menyebabkan jatuhnya korban terus menerus, penangkapan dan penahanan yang massif terhadap aktivis Papua terus dilakukan dan akses informasi dibatasi.
“Sudah saatnya Presiden Jokowi menghentikan pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan TNI dan Polri di Papua,” kata Yati.
Dia bilang, kedua institusi tersebut harus dipastikan melakukan tugasnya dengan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Yati juga menuntut TNI dan Polri tidak menggunakan diskresi secara serampangan dengan tidak menggunakan hukum.
Terutama untuk melakukan penangkapan dan penahahan yang berujung pada kriminalisasi bagi aktivis Papua dan Orang Asli Papua. “Polri juga harus harus membebaskan semua tahanan politik Papua yang saat ini telah dijadikan tersangka,” kata Yati. (EPJ)