KontraS: Sikap Represif Tunjukkan Aparat Reaksioner dan Diskriminatif

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan persekusi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat dan beberapa oknum aparat kemanan dan aparatur sipil negara. Terlebih perselisihan tersebut dalam bentuk ujaran rasisme, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di beberapa daerah, di Semarang, Surabaya dan Malang.

“Selain tindakan persekusi dengan disertai ujuran rasisme, kami juga menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat memasuki asrama Papua di Surabaya,” kata Koordinator KontraS, Yati Andriyani di Jakarta, Senin (19/8).

Yati menjelaskan, tindakan tersebut bukannya memberikan jaminan perlindungan terhadap mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama, justru melakukan tindakan represif yang terkesan membenarkan tindakan-tindakan kelompok-kelompok intoleran.

Menurut dia, tindakan-tindakan represif yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan tersebut memperlihatkan sikap reaksioner sekaligus diskriminatif serta tidak adanya itikad baik dari pemerintah, penegak hukum dan pihak keamanan.

Tindakan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum, menurut Yati, tidak melihat dan menempatkan mahasiswa Papua dengan setara, tanpa diskriminasi.

“Penyelesaian dan pendekatan yang dilakukan cenderung represif dan berlebihan dalam mengatasi persoalan Papua khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat mahasiswa Papua,” ujarnya.

Tindakan-tindakan persekusi dan brutalitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat aktor keamanan dan aparatur sipil negara yang dipertontonkan pada saat pengepungan asrama Papua di Surabaya dengan mengeluarkan ujaran-ujaran rasial jelas mencederai komitmen Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3.

Selain itu, tindakan-tindakan ini juga Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang HAM No. 39/1999, Undang – Undang No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. KontraS mengecam dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua maupun etnis-etnis tertentu

“Ini termasuk peristiwa yang terjadi di Surabaya maupun di wilayah lainnya pasca peristiwa penyerangan dan persekusi yang terjadi di asrama Papua di Surabaya,” katanya.

Kedua, pemerintah harus proaktif mencegah, menghentikan segala upaya atau tindakan provokasi yang memecah bela masyarakat dengan menggunakan isu-isu Papua. Terbuka dan komunikatif dalam merespon tuntutan masyarakat Papua, dengan tanpa menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi aspirasi masyarakat Papua

“Dan ketiga, kami mendorong proses penegakan hukum terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang terjadi,” tuturnya. (PS)

Tinggalkan Komentar