JAKARTA – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan, setiap tim kampanye masing-masing paslon di Pilpres 2024 memiliki figur yang pernah terkait dengan beberapa peristiwa Pelanggaran HAM di masa lalu.
“Hal tersebut patut disoroti karena keberadaan mereka dapat berpotensi menihilkan upaya dan komitmen dari para Pasangan Calon untuk secara melakukan penuntasan pelanggaran HAM secara menyeluruh guna menghasilkan keadilan substantif bagi para korban Pelanggaran HAM,” kata Dimas dalam acara ‘Jejak Kelam Tim Pemenangan: Figur di balik Pelanggaran HAM Tim Sukses & Relawan Para Calon Presiden’ yang diikuti secara daring, dikutip Kamis (1/2/2024).
Berdasarkan penelusuran KontraS, pada paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terdapat nama Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) pada periode 1996-1997 terkait tragedi Kudeta 27 Juli (Kudatuli).
Pada paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga terseret ke kasus Kudatuli. Kemudian ada Wiranto yang terseret ke kasus peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II.
Lalu ada Sjafrie Sjamsoeddin ketika menjabat Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) sekaligus Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Jaya pada medio 1998, berbagai peristiwa yang kemudian ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat antara lain penghilangan paksa aktivis, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 serta Peristiwa Trisakti, Semanggi I & Semanggi II terjadi di Jakarta
Pada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD terdapat dua nama yakni Kiki Syahnakri dan Sintong Panjaitan. Saat menjabat Pangdam Udayana pada 1999-2000, proses referendum kemerdekaan Timor Leste dijalankan.
Sebelumnya Kiki Syahnakri juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 164/Wira Dharma di Dili, Timor-Timur
Sementara, Sintong saat menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, Timor Leste yang masih menjadi bagian dari Indonesia terjadi peristiwa penembakan oleh aparat militer bersenjata kepada warga sipil di Pemakaman Santa Cruz (Insiden Santa Cruz atau pembantaian Santa Cruz).
“Nama ini mungkin hanya beberapa dari sekian banyak terduga pelanggar HAM lain yang kini bercokol di masing-masing tim sukses Capres-Cawapres,” ujar Dimas,
Dimas menegaskan, hal tersebut patut disoroti karena keberadaan mereka dapat berpotensi menihilkan upaya dan komitmen dari para paslon untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, kemunculan nama-nama tersebut menunjukkan human rights vetting mechanism tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik Indonesia.
“Keberadaan figur-figur tersebut akan mempersulit pemerintah untuk menjalankan duty to prosecute atau kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap para terduga pelaku. Hampir mustahil membayangkan para Capres-Cawapres jika terpilih melakukan penuntutan pidana kepada figur yang telah mendukung mereka,” tutur Dimas.
Keberadaan para figur tersebut juga mengenyampingkan perasaan serta aspirasi para korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini, jika para Capres-Cawapres benar-benar berpihak pada korban, tidak sepatutnya mereka menerima dukungan dari figur di balik pelanggaran HAM.
“Hal itu juga akan mempengaruhi jaminan ketidak berulangan (non-recurrence) akan peristiwa pelanggaran HAM,” ungkap Dimas.(Nto)