Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, tidak lagi mengutamakan hukuman penjara sebagai sanksi utama. Sebagai gantinya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif akan menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana yang baru ini.
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini tidak akan lagi mengutamakan hukuman penjara atau pembalasan. Sistem hukum kita akan beranjak dari model kolonial menuju pendekatan yang lebih manusiawi,” ujar Yusril dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip ANTARA, Kamis (7/11).
Menurut Yusril, pembaruan KUHP ini merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia, seperti hukum adat dan hukum agama yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa.
“KUHP baru ini didasarkan pada asas hukum yang berkembang di masyarakat kita, yang selaras dengan falsafah Pancasila. Ini adalah sistem hukum yang lebih mencerminkan hukum rakyat kita,” jelasnya.
Dalam konsep keadilan restoratif yang akan diterapkan, penyelesaian masalah pidana akan lebih mengedepankan musyawarah antara korban dan pelaku, dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku, tanpa menciptakan konflik lebih lanjut.
“Pendekatan musyawarah ini penting untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dan menghindari perpecahan lebih lanjut antara kedua belah pihak. Tentunya, penerapan keadilan restoratif ini tetap harus diawasi oleh penegak hukum,” tambah Yusril.
Meski menekankan pentingnya keadilan restoratif, Yusril menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana tetap diperlukan jika penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil.
“Jika jalan musyawarah tidak menemukan titik temu, barulah norma-norma hukum pidana yang berlaku akan diterapkan oleh negara,” kata Yusril.