Indonesiainside.id – Dua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju, Yaqut Cholil Qoumas dan Nadiem Anwar Makarim, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terpisah untuk memberikan keterangan dalam dua kasus dugaan korupsi berbeda yang sedang diselidiki lembaga antirasuah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di KPK pada pukul 09.31 WIB, Kamis (7/8), dengan membawa map biru yang disebutnya berisi Surat Keputusan (SK) sebagai menteri. Ia dijadwalkan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji khusus tahun 2024, yang belakangan menuai sorotan tajam dari DPR dan publik.
“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujar Yaqut kepada para jurnalis sebelum memasuki gedung.
KPK menyelidiki pembagian kuota tambahan haji dari Arab Saudi sebanyak 20.000 jamaah, yang dibagi sama rata — 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian ini dianggap bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, yang menetapkan porsi kuota 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa penyimpangan ini diduga tak hanya terjadi pada 2024, tetapi berulang pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses penyelidikan, KPK telah memeriksa sejumlah tokoh, termasuk Ustaz Khalid Basalamah dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah.
Sementara itu, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim tiba di Gedung KPK pada pukul 09.17 WIB, menumpangi mobil hitam berpelat B 1565 DZK. Ia masuk bersama kuasa hukumnya dan langsung menuju ruang pemeriksaan pada pukul 09.19 WIB.
Nadiem diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. KPK menegaskan bahwa kasus ini berbeda dengan pengadaan Chromebook yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.
Sejauh ini, KPK telah memanggil sejumlah tokoh dalam penyelidikan Google Cloud, termasuk Fiona Handayani (mantan Staf Khusus Nadiem), serta dua eks petinggi GoTo, Andre Soelistyo dan Melissa Siska Juminto.
KPK juga tengah mendalami pengadaan kuota internet gratis sebagai bagian dari proyek digitalisasi pendidikan, yang diduga berhubungan dengan penggunaan Google Cloud.
Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus terpisah pengadaan Chromebook tahun 2019–2022, termasuk nama-nama dari kalangan internal Kemendikbudristek. (Aza)