KPK Periksa Pejabat Kemenkes di Kasus Korupsi APD Covid-19

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Kesehatan Budi Sylvana periode 28 Maret 2020-September 2020, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2) ini.

“Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Budi Sylvana Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan (28 Maret 2020 sampai dengan September 2020),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (7/2).

Selain Budi, tim penyidik KPK juga memeriksa saksi lainnya, yakni Pius Rahardjo selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020. Untuk saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI.

Dalam proses penyidikan yang berjalan, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, perkara ini sempat bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) atas perkara wanprestasi. PN Jaksel pun memenangkan gugatan yang dilayangkan PT Permana Putra Mandiri terhadap tiga tergugat.

Ketiganya, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) dr Budi Sylvana MARS, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

Putusan diketok oleh ketua majelis Siti Hamidah dengan anggota majelis Djuyamto dan Agung Sutomo Thoba pada Kamis 22 Juni 2023.Dalam kasus ini, nilai proyek pengadaan APD Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD. Dari nominal tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp625 miliar. (AZR)

Tinggalkan Komentar