Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keuntungan yang diperoleh PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada periode 2020–2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa tersangka sekaligus Direktur Utama PT PCS saat terjadinya perkara, Elvizar (EL).
“Penyidik mendalami terkait profit yang diperoleh PT PCS dalam pengadaan mesin EDC di BRI,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/10).
Selain soal keuntungan perusahaan, penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak di lingkungan BRI ketika memeriksa Elvizar sebagai saksi pada 16 Oktober lalu.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC di BRI. Nilai proyek tersebut mencapai Rp2,1 triliun, dengan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai pengadaan, sebagaimana disampaikan KPK pada 1 Juli 2025.
KPK juga telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri pada 30 Juni 2025, yakni CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.
Lembaga antirasuah itu kemudian menetapkan lima tersangka pada 9 Juli 2025, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH), mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo (IU), SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi (DS), Direktur Utama PT PCS Elvizar (EL), dan Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK).