Indonesiainside.id – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, optimis bahwa masa depan Jakarta tetap cerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat setelah Ibu Kota Negara pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pernyataan tersebut disampaikan Khoirudin menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam Pasal 19 undang-undang tersebut, terdapat 15 urusan yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat yang kini menjadi kewenangan khusus pemerintah DKJ.
“Jadi peluangnya akan banyak pendapatan baru yang akan kita dapatkan buat Jakarta dari 15 urusan pusat yang diserahkan ke Jakarta,” kata Khoirudin di Jakarta, Sabtu (4/1).
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini memberikan otonomi yang lebih luas bagi Jakarta serta peluang untuk memaksimalkan pendapatan daerah.
Untuk perpindahan ibu kota, Khoirudin melihat potensi besar bagi Jakarta. “Ada 15 urusan pusat diserahkan ke Jakarta. Ini luar biasa, Daerah Khusus Jakarta yang sangat keren,” ujarnya.
Khoirudin juga menyebutkan peluang besar yang akan didapat Jakarta, seperti pengelolaan investasi atau penanaman modal, kelautan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup.
“Artinya, Jakarta punya otoritas untuk memberikan keputusan, memberikan kebijakan buat kebaikan warga Jakarta yang selama ini birokrasinya sampai ke pusat, sekarang dipermudah,” katanya.
Ia mencontohkan pengelolaan sebagian wilayah pesisir utara Jakarta seperti Taman Nasional Kepulauan Seribu, yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. “Ketika ada pihak swasta yang ingin memanfaatkan lokasi itu izinnya ke pusat,” ungkap Khoirudin.
Untuk memanfaatkan peluang ini, DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menyiapkan regulasi yang dibutuhkan guna mengelola 15 urusan tersebut. Selain itu, diperlukan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk merumuskan standar dan kriteria yang jelas dalam pembuatan regulasi.
“InsyaAllah ini menjadi pegangan kita bersama untuk bisa memaksimalkan potensi itu buat kebaikan warga Jakarta,” tegas Khoirudin.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menjaga kinerja PAD Jakarta pasca perpindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.
“Kita harus tingkatkan pendapatan daerah Jakarta. Jangan sampai karena tidak lagi menjadi ibu kota negara, PAD Jakarta akan merosot,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/8/2023).