Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong PT Pos Indonesia memperkuat tata kelola perusahaan dan membangun budaya antikorupsi guna menciptakan pengelolaan bisnis yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Dorongan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Arend Arthur Duma, dalam kegiatan sharing expert bertajuk “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Bingkai Business Judgement Rule (BJR)” yang digelar PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu (8/7).
Arend menegaskan, penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) menjadi instrumen penting agar setiap keputusan bisnis dilakukan secara profesional, beritikad baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap prinsip tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para pimpinan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan korporasi secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, mengatakan pihaknya berharap pemaparan dari KPK dapat meningkatkan pemahaman para pemimpin perusahaan terhadap aspek hukum dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
“Dengan demikian, mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.
Iwan menegaskan PT Pos Indonesia berkomitmen menjalankan seluruh proses bisnis secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran direksi PT Pos Indonesia, termasuk Pelaksana Tugas Direktur Utama, Direktur Komersial, Direktur Operasi, Direktur Keuangan, serta para pimpinan di lingkungan kantor pusat. Langkah penguatan tata kelola ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem bisnis yang berintegritas di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan milik negara.