Indonesiainside.id – Ratusan pedagang kaki lima yang menjadi korban pungutan liar oleh preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, telah direlokasi.
“Sebagian besar mereka, para pedagang yang mulanya pedagang informal, sudah masuk ke tempat yang sudah kita lakukan penataan. Total relokasi ada kurang lebih 271 pedagang,” kata Manager Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6).
Pedagang informal adalah mereka yang melakukan kegiatan berdagang dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan formal, tidak memiliki izin atau tempat berjualan yang resmi.
Mereka sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan berjualan di pinggir jalan, trotoar, atau tempat-tempat umum lainnya.
Agus menjelaskan bahwa penataan akan dilakukan secara bertahap agar para PKL bersedia direlokasi ke tempat baru dan tidak lagi berjualan di depan pintu masuk los pedagang resmi Pasar Induk Kramat Jati.
Pihaknya telah berkomitmen untuk menjaga dan menata pasar ini menjadi lebih baik. “Jadi kami berharap tahun ini secara keseluruhan penataan bisa segera kita rampungkan,” ujar Agus.
Selain itu, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan para PKL untuk menampung aspirasi mereka sekaligus membahas program penataan agar para pembeli merasa aman dan nyaman selama berbelanja.
“Kami berharap pedagang-pedagang yang memang tidak menerima atau tidak memperoleh tempat di area penataan ingin untuk naik kelas, bisa memperoleh tempat-tempat secara legal,” katanya.
Agus menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) dan pengerjaan material penataan akan dimulai pada Juni mendatang.
“Alhamdulillah dari beberapa persennya sudah mulai tertata. Saya yakinkan dan kita juga berharap di saat kita mau bekerjasama, berkolaborasi untuk Pasar Induk ke depan agar lebih baik,” ujar Agus.
Sebelumnya, sejumlah PKL mengeluhkan adanya preman berkedok ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
Salah satu PKL, Karsidi (46), mengatakan bahwa dirinya bersama PKL lainnya harus membayar uang setoran bulanan kepada preman yang selama ini mengurus PKL.
“Setiap bulan itu harus membayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau tidak setor ya ga bakal boleh jualan di sini,” kata Karsidi di Jakarta Timur, Rabu (14/6).
Para pedagang yang berjualan di depan akses masuk los menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini meminta setiap hari dan bulannya.
“Kalau dihitung, satu pedagang bayar Rp1,6 juta, itu nanti dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti uang Rp225 juta masuk ke kantong mereka sendiri. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah,” ujar Karsidi.