Indonesiainside.id— Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik bersenjata justru diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Kericuhan bermula dari rangkaian kegiatan doa dan zikir memperingati 21 tahun penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Situasi berubah ketika sejumlah peserta menurunkan bendera Merah Putih dari salah satu tiang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan menggantinya dengan bendera bulan bintang yang identik dengan GAM.
Aksi tersebut mendapat perhatian aparat keamanan. Polisi berupaya mencegah pengibaran bendera dan meminta massa menghentikan aksi. Namun, situasi kemudian memanas hingga terjadi bentrokan antara sebagian massa dan aparat di sekitar kawasan taman kota di depan Masjid Raya Baiturrahman.
Massa dilaporkan melempar batu ke arah polisi. Aparat kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Kericuhan juga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Dua mobil dan satu sepeda motor yang berada di sekitar lokasi dilaporkan dirusak. Sejumlah peserta aksi kemudian diamankan aparat.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan aparat masih melakukan pendataan terkait jumlah warga yang diamankan maupun dampak kericuhan.
Setelah salat zuhur, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mendatangi massa yang masih berada di sekitar lokasi. Massa meminta peserta aksi yang sebelumnya diamankan polisi dibebaskan. Kapolda kemudian menyampaikan bahwa sejumlah warga yang sempat diamankan telah dibebaskan.
JK: Jangan Korbankan Kemajuan 21 Tahun
Kericuhan tersebut mendapat perhatian Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus salah satu tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK).
JK mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir pascaperjanjian damai Helsinki.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut JK, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh seharusnya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai.
“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujarnya.
Namun, rangkaian peringatan tersebut berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang kemudian mendapat perhatian aparat keamanan.
JK mengatakan TNI dan Polri berupaya mencegah agar situasi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.
JK: Bukan Penolakan terhadap Pemerintah Pusat
JK menilai kericuhan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh daripada bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat.
Menurut dia, masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkapnya.
JK juga menyoroti kondisi ketika kericuhan terjadi. Sejumlah tokoh utama Aceh disebut sedang berada di luar Banda Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga sedang menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ujar JK.
Menurut JK, selama dua dekade pascaperdamaian, Aceh telah mengalami perubahan politik. Sejumlah tokoh yang sebelumnya terlibat dalam konflik kemudian tampil sebagai pemimpin melalui proses demokrasi.
Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan masyarakat Aceh tersebut.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.
Tidak Mewakili Mayoritas Masyarakat Aceh
JK menegaskan kericuhan tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh.
Menurutnya, masyarakat Aceh secara umum menginginkan perdamaian karena telah merasakan langsung manfaat berakhirnya konflik.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.
JK juga mengatakan tidak melihat indikasi kuat bahwa kericuhan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.
“Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi,” katanya.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru dan mengganggu fondasi perdamaian yang telah dibangun selama 21 tahun.
Perdamaian dan Otonomi Khusus
JK mengingatkan masyarakat Aceh untuk melihat kembali berbagai manfaat yang diperoleh setelah perdamaian, termasuk melalui pelaksanaan otonomi khusus.
“Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah,” ujar JK.
Ia berharap masyarakat Aceh menjadikan perjalanan 21 tahun perdamaian sebagai pelajaran bahwa stabilitas merupakan modal penting bagi pembangunan.
Pesan tersebut sejalan dengan seruan sejumlah tokoh Aceh agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam konflik. Perdamaian yang diperoleh melalui proses panjang harus dijaga bersama agar Aceh dapat terus mengejar ketertinggalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, peringatan 21 tahun MoU Helsinki semestinya tidak hanya menjadi momentum mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah modal utama untuk membangun masa depan Aceh.