Kementerian PKP Tata Kawasan Kumuh 19,9 Hektare di Kubu Raya, Infrastruktur Permukiman Ditingkatkan

Indonesiainside.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan penanganan sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian sekaligus lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pendataan, kawasan kumuh di Desa Parit Baru memiliki luas 19,92 hektare dengan skor kumuh 38 atau kategori sedang. Kawasan tersebut dihuni sekitar 3.492 jiwa sehingga menjadi prioritas penanganan pemerintah.

Kegiatan penataan kawasan ini memiliki nilai kontrak Rp7,33 miliar yang difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman.

Penanganan dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2.565,70 meter, drainase 2.001,47 meter, penyediaan 90 unit fasilitas pengelolaan persampahan, empat unit sarana proteksi kebakaran, serta 180 sambungan rumah untuk akses air bersih.

Saat ini progres pekerjaan telah mencapai 87,12 persen dan ditargetkan rampung pada 15 Maret 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi kawasan yang tertata, sehat, dan produktif. Dengan luas hampir 20 hektare dan ribuan warga yang tinggal di sini, negara harus hadir memberikan solusi nyata,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ia menambahkan program ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

“Kita tidak bekerja sendiri. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan penataan kawasan. Masyarakat juga kita dorong untuk ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut mendampingi kegiatan tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi data rumah tidak layak huni antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik.

“Perlu ada rekonsiliasi data terkait rumah tidak layak huni antara BPS dan pemerintah daerah agar datanya sama, valid, dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah akan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ujar Tito.

Apresiasi juga datang dari warga setempat. Toni, Ketua RT 02 Gang Mawar sekaligus penerima manfaat, mengaku merasakan perubahan setelah kawasan tersebut ditata.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PKP atas bantuan penataan kawasan di sini. Dulu jalan di Gang Mawar sangat jelek dan sering banjir. Setelah ditata, jalannya jauh lebih bagus dan banjir sudah jauh berkurang. Warga sekarang merasa lebih nyaman,” katanya.

Penataan kawasan kumuh di Desa Parit Baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi ribuan warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Kementerian PKP menegaskan akan terus mempercepat program penataan kawasan kumuh di berbagai daerah sebagai bagian dari pembangunan permukiman yang lebih layak, inklusif, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Komentar