Indonesiainside.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara tetap menjadi prioritas pemerintah dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027-2028,” seru Basuki Hadimuljono di Nusantara, dikutip Senin (13/4).
Proyek tersebut mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan di dalam kawasan.
Di kawasan legislatif, pembangunan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarbangunan, dengan tahap awal berupa pembersihan lahan yang telah dilakukan.
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, serta Plaza Keadilan.
Adapun paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid, yang juga akan dilengkapi dengan pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer.
Basuki kembali menegaskan proyek ini tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran.
“Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tutur dia.
Selain pembangunan gedung, OIKN juga terus memperkuat infrastruktur dasar, termasuk sistem air melalui pembangunan embung dan kolam retensi seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
“Jaringan perpipaan air minum saat ini masih proses pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” pungkas Basuki.
Dengan percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dan siap beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.