Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia semakin fokus memperkuat ekonomi kelas menengah melalui penambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan peningkatan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini diharapkan dapat mendorong sektor konsumsi dan perumahan yang dikenal memiliki efek pengganda yang signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa insentif PPN DTP properti akan ditingkatkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga Desember 2024. Selain itu, kuota FLPP juga akan dinaikkan dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. “Dengan dua kebijakan ini, diharapkan kemampuan kelas menengah dalam mendorong sektor konsumsi semakin meningkat,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip ANTARA, Selasa (27/8).
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting bagi kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, pola konsumsi kelas menengah mencakup pengeluaran besar di sektor makanan, minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan.
Sektor perumahan, yang menjadi salah satu pengeluaran terbesar, kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Adapun Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa penambahan insentif PPN DTP dan kuota subsidi rumah akan berdampak positif pada keberlanjutan ekonomi kelas menengah.
“PPN DTP ini sangat dirasakan oleh kelas menengah, dan dorongan ekonominya cukup signifikan. Maka, kita menambah jumlah unit rumah untuk FLPP serta memperpanjang PPN DTP properti,” jelas Susiwijono.
Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan saat ini sedang dipersiapkan aturan rinciannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa kuota rumah subsidi untuk tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Kuota pasti akan lebih besar, karena program Pak Prabowo adalah 3 juta rumah, jadi kita sesuaikan dengan itu,” kata Basuki.
Dengan kuota FLPP pada tahun 2024 yang telah habis, Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta tambahan kuota untuk memenuhi kebutuhan perumahan kelas menengah yang terus meningkat. “Kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP,” tutupnya.