PPP Dapat Kursi Wamenag, Pengamat: Ini Kompromi Politik

Indonesiainside.id, Jakarta – Hari ini, Presiden Jokowi memanggil beberapa orang ke Istana Kepresidenan yang ditunjuk untuk menduduki kursi wakil menteri. Salah satunya adalah politikus PPP, Zainut Tauhid Saadi, yang diberi posisi sebagai wakil menteri agama (wamenag).

Sebelumnya, penunjukan Fachrul Razi—yang bukan dari kalangan agamais—sebagai menteri agama, menimbulkan polemik. Tak lama setelah pelantikan para menteri Rabu (23/10) lalu, kalangan agamawan dan ormas Islam menyampaikan protes atas penunjukan mantan wakil panglima TNI itu.

Pengamat Politik, Wempy Hadir mengatakan, pemberian jatah kursi wamenag kepada Zainut Tauhid menjadi sebuah kompromi politik di antara partai-partai pendukung Jokowi. “Saya tidak tahu apakah Fachrul Razi dari kalangan NU atau bukan. Tetapi penunjukan (Zainut) sebagai wakil menteri sebagai bukti dari kompromi politik di antara partai politik yang mendapatkan peran di kursi menteri,” ucapnya kepada Indonesiainside, Jumat (25/10).

Dia menuturkan, PPP jelas akan mengincar posisi nomor dua, dalam hal ini wakil menteri, ketika parpol berlambang Kakbah itu tidak mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Apalagi, selama dua periode pemerintahan terakhir, kursi menag selalu diisi orang-orang PPP.

Menurut Wempy, penunjukan Zainut sebagai wamenag tidak saja sebagai bentuk kompromi politik, tetapi juga distribusi kewenangan di tubuh kementerian tersebut. Dia mengatakan, baik menteri maupun wakil menteri, sudah memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing.

“Mereka sudah punya SOP, menteri melakukan apa, wakil menteri melakukan apa. Saya kira tidak ada dominasi antara menteri dan wakil menteri, artinya perannya sesuai dengan tugas mereka,” ujarnya.

Dia berpendapat, pembagian kursi wakil menteri hari ini sekaligus menjadi power sharing atau pembagian kekuasaan. Mereka yang menerima pembagian kekuasaan itu adalah partai-partai yang selama ini berjuang untuk Jokowi.

Dia juga menilai masih banyak tempat yang akan diisi oleh para pendukung Jokowi selain jabatan wakil menteri. “Masih ada komisaris-komisaris, duta besar, yang semuanya bisa dikapling (dipetak-petak) oleh partai politik pendukung Jokowi,” katanya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar