Indonesiainside.id, Jakarta – Penegakan hukum yang serius terhadap aturan berkendara selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19. Tanpa tindakan efek jera kepada pelanggar, PSBB akan menjadi sia-sia.
“Penegakan hukum terhadap pelanggar aturan berkendara diharapkan mampu memberikan shock therapy atau efek jera sehingga aturan itu dapat berjalan efektif dan proses physical distancing bisa maksimal,” ujar Pemerhati Transportasi, Budiyanto kepada Indonesiainside.id, Rabu (15/4).
Menurut Budiyanto, penegakan hukum terhadap pelanggar aturan berkendara bisa dilakukan dengan cara represive justice dan represive non-justice. Represive justice dengan mengenakan sanksi tilang, sedangkan represive non-justice dengan teguran.
“Kalau teguran selama ini sudah berjalan yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Teguran merupakan Proses penegakan hukum yang bersifat represive nonjustice,” kata dia.
Budiyanto mengatakan, hasil penegakan hukum berupa teguran kurang berhasil atau kurang memberikan efek jera. Dia menyarankan kepolisian memberlakukan penegakan hukum dengan cara menilang.
Kemudian, sosialisasi dan proses penegakan huku merupakan salah satu langkah agar physical distancing dapat berjalan efektif dan penyebaran Covid- 19 dapat dicegah. Penegakan aturan ini dapat berjalan efektif apabila masing- masing individu memiliki tanggung jawab dan disiplin.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 2.090 teguran pelanggaran terjadi pada hari kelima penerapan PSBB per Selasa (14/4). Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, dibanding hari sebelumnya, terjadi penurunan jumlah pelanggar.
Pada Senin (13/4) tercatat ada sebanyak 3.474 pelanggar. Sambodo menyebutkan, ada penurunan sekitar 40 persen dibandingkan awal pekan ini. (Aza/Ant)