Indonesiainside.id – Kepala Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan mengatakan, pemutusan kontrak secara sepihak terhadap 107 guru honorer di Jakarta melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan kebijkan ‘cleansing’.
“Istilah cleansing ini yang kemudian menunjukkan inkompetensi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta khususnya Plt Kepala Disdik DKI Jakarta,” kata Fadhil dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/7/2024).
Menurut dia, penggunaan istilah ‘cleansing’ yang memutuskan kontrak sepihak terhadap ratusan guru honorer itu tak bijak. Terlebih, guru honorer memiliki peran penting terhadap generasi penerus bangsa.
Merujuk Pasal 66 UU ASN 2023, sambung dia, tidak ada penggunaan istilah ‘cleansing’ sebagaimana yang diberlakukan terhadap 107 guru honorer.
“Istilah dari mana kah ini? Yang kita lihat juga, kita menelusuri di pernyataan dan kami hingga saat ini belum tahu cleansing ini wujudnya apa,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebanyak 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan secara sepihak alias dipecat karena alasan cleansing. Mereka dipecat bertepatan dengan awal tahun pembelajaran, per Selasa 16 Juli 2024.
“Sudah kami terima sudah masuk 107. Seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, SMA,” kata Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri dalam keterangan persnya, Rabu (17/7/2024).
Pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir pada 5 Juli 2024. Kala itu merupakan minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran 2024/2025 di Jakarta.
Mereka mendapat pesan bahwa sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah. Kemudian kepala sekolah mengirimkan formulir cleansing guru honorer agar mereka isi.
Akibat perlakuan tersebut, para guru honorer di Jakarta terpukul dengan pemberitahuan mendadak soal pemberhentian mereka.