JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti beredarnya surat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, agar membongkar rumah mereka di lokasi pembangunan IKN.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan pelecehan terhadap hak masyarakat setempat. Bahkan juga melecehkan hak warga adat.
“Surat dari OIKN tak hanya melecehkan hak masyarakat Sepaku, termasuk hak warga adat suku Balik yang bermukim di sana, tapi juga membuat mereka terancam kehilangan tempat tinggal,” kata Usman dalam keterangan resminya, Minggu (17/3/2024).
Menurut dia, langkah pemerintah tersebut melanggar hak konstitusional warga dan hak atas tanah masyarakat adat. Terlebih mereka sudah diakui secara internasional.
Tak sampai di situ, dia pun mempertanyakan janji pemerintah untuk membangun IKN tanpa penggusuran. Ini menandakan kian ruang partisipasi masyarakat Sepaku dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan tempat tinggal mereka.
“Memaksa mereka untuk meninggalkan tanah leluhur atau tanah yang sudah sejak lama didiami, memperlihatkan tindakan yang melanggar prinsip keadilan sosial dan absennya konsultasi bermakna,” tegasnya.
Sebab itu, Usman mengatakan bahwa pihaknya mendesak agar pemerintah segera menghentikan langkah yang mengancam hak atas tempat tinggal masyarakat Sepaku serta warga adat di sana. Hal ini demi membuka ruang konsultasi secara bermakna terhadap pembangunan IKN.
“Masyarakat Sepaku berhak menentukan masa depan tempat tinggal mereka. Hak-hak warga harus dilindungi dan negara harus memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi korban dari kebijakan yang merugikan dan diskriminatif,” pungkasnya. (MBS)