Indonesiainside.id – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengingatkan tentang meningkatnya ancaman predator seksual di dunia maya yang kini menyasar anak-anak dan remaja. Menurutnya, pelaku kejahatan digital banyak memanfaatkan platform game online untuk membangun kepercayaan dan menjebak korban.
“Seperti yang kita tahu, predator sudah mulai berburu anak-anak di dunia maya. Kadang lewat game dengan berbagai cara mendekati mereka, membangun kepercayaan lewat kelemahan-kelemahan mereka. Rata-rata umur korban sekitar 11-16 tahun, masa di mana mereka seharusnya tumbuh dengan baik. Tapi justru di masa itu mereka berada di titik paling lemah dan mudah dipengaruhi,” ujar Veronica dalam keterangan resminya, Selasa (4/11).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan membahas rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Perubahan regulasi ini dinilai penting untuk menjawab tantangan kejahatan seksual digital yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai platform daring.
“Jadi sebenarnya kami ingin menyampaikan kembali urgensi memperkuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Ini harus menjadi forum lintas sektor, bukan parsial lagi, untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual digital,” tegasnya.
Veronica mengungkapkan, secara global Indonesia kini berada di peringkat ketiga dunia dalam kasus pornografi anak, dengan lebih dari 1,4 juta laporan eksploitasi yang mencakup praktik live streaming, sextortion, dan grooming.
“Kejahatan ini memanfaatkan teknologi canggih seperti deepfake dan media sosial untuk menjebak serta memeras korban, khususnya anak-anak dan remaja. Kalau kita lihat, beberapa platform seperti Discord dan Roblox serta berbagai game online lainnya tidaklah jahat. Game tersebut memang dirancang untuk membangun interaksi sosial. Namun sekarang, predator memanfaatkan wadah tempat anak-anak bermain dan mengobrol tersebut untuk melakukan grooming,” jelasnya.
Ia menambahkan, kompleksitas kasus kekerasan seksual berbasis digital membuatnya sulit terdeteksi sejak dini. Karena itu, penguatan kelembagaan seperti GTP3 dinilai mendesak agar pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
“Urgensi gugus tugas ini sangat penting karena terjadi lonjakan signifikan pada kejahatan online berbasis gender yang menargetkan anak dan perempuan. Dalam enam bulan pertama tahun 2025 saja, laporan kejahatan online berbasis gender meningkat hampir dua kali lipat. Ujungnya sering kali tanpa disadari, sudah kejadian dan sudah terlambat. Dalam penanganan, sering kali kasus baru ditangani setelah terjadi, padahal kita masih bisa melakukan perlindungan sebelumnya,” ujarnya.
Veronica juga mengusulkan keterlibatan aktif Kepolisian RI dalam Gugus Tugas ini, mengingat banyak kasus pornografi yang beririsan dengan perdagangan orang dan eksploitasi seksual.
“Karena (pornografi) ini banyak terjadi di dunia maya, kita perlu bisa melakukan intervensi sebelum ada korban. Jadi sifatnya pencegahan sekaligus perlindungan. Inilah mengapa GTP3 sangat penting untuk mencegah sebelum anak menjadi korban,” pungkasnya.
Sementara itu, Wamen Setneg Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa revisi Perpres Nomor 25 Tahun 2012 sangat mendesak untuk segera diselesaikan mengingat kasus pornografi anak terus meningkat.
“Dari pembahasan tadi. Perpres ini akan memuat dua hal utama yaitu tugas gugus tugas dan rencana aksi nasional. Harapannya dapat rampung di Desember ini, karena Kasus-kasus pornografi anak itu tidak berhenti, tidak berhenti mengintai anak cucu kita. Jadi ini penting untuk disegerakan,” tutur Bambang.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya di Kementerian Sekretariat Negara setelah usulan revisi Perpres disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada 28 Mei 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam menangani kejahatan seksual dan pornografi di era digital.