IndonesiaInside.id – Dalam upaya memperkuat pengawasan persaingan usaha di sektor keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar audiensi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis (6/3) di kantor LPS, Jakarta.
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, yang akrab disapa Ifan, hadir didampingi Anggota Komisi Budi Joyo Santoso, Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar, serta Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto. Delegasi KPPU diterima langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Anggota Dewan Komisioner Didik Madiyono dan jajaran LPS lainnya.
Dalam pertemuan ini, Ifan menegaskan bahwa KPPU membutuhkan dukungan dari berbagai instansi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, KPPU mengusulkan kerja sama dengan LPS guna meningkatkan pengawasan persaingan usaha di sektor keuangan.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap KPPU dan LPS dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di sektor keuangan,” ujar Ifan.
Pasar Oligopoli
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang tidak hanya sebatas wacana, tetapi juga memiliki implementasi yang jelas.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa sekitar 40% perbankan di Indonesia saat ini dikuasai oleh bank BUMN. Di sisi lain, LPS tidak berani mengambil risiko dalam menyalurkan dana ke bank-bank kecil, yang pada akhirnya menciptakan pasar oligopoli di sektor perbankan.
“Kami mengharapkan masukan dari KPPU agar dana operasional LPS tidak hanya tersimpan di bank-bank BUMN, tetapi juga memiliki distribusi yang lebih merata,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPPU menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan dan melakukan kajian lebih dalam.
Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Taufik Ariyanto menambahkan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan dana oleh LPS adalah keseimbangan antara efisiensi dan risiko.
Ia menegaskan bahwa KPPU akan meneliti lebih lanjut apakah kebijakan LPS dalam menyimpan dana di satu atau beberapa bank telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Perbankan syariah
Selain itu, LPS juga menyoroti tekanan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. LPS berharap KPPU dapat memberikan kajian terkait model kemitraan yang sesuai agar perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat kecil dengan lebih baik.
Anggota Komisi KPPU, Budi Joyo Santoso, menegaskan bahwa sinergi antara KPPU dan LPS diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih sehat dan inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, KPPU dan LPS berkomitmen untuk menjajaki kerja sama yang lebih konkret guna menciptakan sektor keuangan yang lebih kompetitif, sehat, dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat. (nia)