Indonesiainside.id, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu upayanya dengan menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).
“Kita harus selesaikan. Kita dulu sudah pernah ada UU rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting untuk dibuka lagi. Kenapa dulu dibatalkan oleh MK dan MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu, (23/10).
UU KKR sebelumnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 006/PUU/IV/2006. Padahal sebelum tahun 2000, UU Pengadilan HAM mengamanatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada UU KKR.
Hal tersebut tertera pada Pasal 47 ayat 1 UU Pengadilan HAM. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa menangani penyelesaian kasus pelanggaran berat.
Mahfud melanjutkan, dirinya heran mengapa hingga kini belum ada tindak lanjut dari putusan MK nomor 006/PUU/IV/2006. Sebab dalam putusan itu, MK mengamanatkan adanya UU baru pengganti UU KKR yang dibatalkan.
“Kita akan lihat nanti, dan saya akan lihat, ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kedaluarsanya kasus itu kemudian manfaat dan mudaratnya dalam setiap agenda penyelesaian itu,” kata dia.
Selain menyelesaikan kasus HAM, Mahfud juga berjanji banyak belajar mengenai koordinasi penegakan hukum yang lebih baik. Paling tidak, dirinya akan mendongkrak persepsi masyarakat tentang penegakan hukum yang lebih baik lagi. (EP)