Indonesiainside.id – Ahli waris makam Pangeran Jayakarta yang terletak di Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk segera menepati janji mereka terkait pembebasan enam bidang tanah dengan total luas sekitar 1.000 meter persegi.
“Awalnya ada 41 bidang tanah yang belum dibebaskan. Terus dari 41 itu, yang dibebaskan 35 bidang, sekarang tinggal enam bidang dengan luas kurang lebih 1.000 meter persegi,” kata Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Assalafiyah Pangeran Jayakarta, Raden Manaf Triyati, di Taman Makam Pangeran Jayakarta, Selasa (17/6).
Manaf menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berjanji untuk membebaskan enam bidang tanah tersebut sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini, pembebasan tersebut belum terealisasi.
Pada 2020, anggaran untuk pembebasan lahan sudah tersedia, namun kemudian dialihkan untuk penanganan wabah COVID-19. Setelah pandemi berakhir, tidak ada lagi pembahasan terkait pembebasan lahan tersebut.
“Kalau sekarang kan anggarannya harus ketuk palu dulu dari DPRD DKI, kalau sudah ketuk palu baru bisa bebaskan lahan,” ujar Manaf.
Manaf menambahkan bahwa tidak ada konflik dengan pemilik tanah karena mereka yang memiliki surat girik sudah setuju untuk melepas tanah tersebut demi kepentingan masjid. Bahkan, kata Manaf, saat Pramono Anung dan Rano Karno mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, keduanya berjanji untuk segera membebaskan tanah yang dimaksud jika terpilih.
“Pramono-Rano sempat janji, sampai akhirat pun saya bakal tagih terus. Jangan sudah jadi, lupa sama janjinya,” ucap Manaf.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan, pembebasan tanah tersebut sudah direncanakan beberapa tahun lalu. “Ada enam persil bidang karena dulu sudah diusulkan dan dana sudah siap. Namun, karena Indonesia termasuk Jakarta terjadi pandemi COVID-19, maka akhirnya dana itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19,” kata Kusmanto.
Setelah kegiatan ziarah, Kusmanto menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui surat untuk melakukan pembebasan tanah sesuai dengan janji dan kajian yang sudah ada.