Indonesiainside.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menguji coba pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).
Gibran membagikan langsung paket makanan dengan menu nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu itu kepada para pelajar di ruang-ruang kelas.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Setibanya, dia langsung disambut para pelajar dan masyarakat yang meminta swa-foto.
“Ayo masuk ke sekolah,” kata Gibran kepada beberapa siswa.
Mantan Wali Kota Surakarta ini didampingi Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal membagi-bagikan susu kemasan dan buku tulis sambil menyapa pelajar di halaman sekolah.
Ratusan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ini di antar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar-Gojek, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online atau daring.
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500 per porsi. Sejauh ini keputusan yang telah diambil yakni anggaran Rp71 triliun untuk APBN 2025.
“Isu yang berkembang dan menurut saya mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka. Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulannya itu alokasi makan gratis 2025 besarannya Rp 71 triliun untuk (APBN) 2025,” kata Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (20/7/2024).
Hasan membeberkan Prabowo telah memberikan arahan khusus kepada tim dalam melaksanakan program andalan tersebut. Dia menyebut Prabowo menyampaikan dua pesan penting, yakni perihal standar gizi dan optimalisasi penerima manfaat.
“Terkait kesediaan anggaran sebesar Rp 71 triliun, pesan Pak Prabowo ada dua. Pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi, jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya,” ujar Hasan.