Menteri UMKM: MBG Bukan Hanya Soal Gizi, Tapi Juga Penggerak Ekonomi Rakyat

Indonesiainside.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar sebagai upaya peningkatan gizi anak, melainkan juga sebagai penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” kata Maman dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Kamis (2/10).

Ia mengakui bahwa pelaksanaan program masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, masih ada ruang untuk melakukan perbaikan sistem, tata kelola, dan aspek-aspek lain yang relevan.

Maman juga meluruskan tudingan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Ia menjelaskan, dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dikenal istilah roll back, yakni pencabutan izin terhadap sekitar lima ribu SPPG yang sudah mendaftar tetapi tidak segera membangun maupun memulai kegiatan. “Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” ucapnya.

Ia menambahkan, banyak pengusaha sebenarnya sudah mendapatkan titik SPPG, tetapi terkendala keterbatasan finansial sehingga belum mampu membangun. Hal itu, menurut Maman, harus menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam menyusun regulasi.

“Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

Lebih jauh, Maman menekankan bahwa dampak ekonomi dari program MBG tidak kalah penting dibanding aspek gizi. Ia menyebut satu SPPG dapat melibatkan hingga 15 pemasok, dengan masing-masing pemasok mempekerjakan 3–5 orang. “Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” kata dia.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara 56 SPPG sebagai respons atas kasus keracunan makanan dalam program MBG yang berulang. “Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Komentar