Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah untuk segera menindak aktivitas tambang emas ilegal di sekitar kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disebut mampu menghasilkan hingga tiga kilogram emas setiap hari.
“Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut Dian, jika instansi terkait tidak mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut, maka KPK tidak akan tinggal diam. “Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketidakberanian aparat dalam menindak pelaku tambang ilegal seringkali disebabkan oleh adanya beking politik atau ekonomi yang melindungi para pelaku. “Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada beking-bekingnya atau mereka memang menikmati,” ujarnya.
Dian menjelaskan bahwa informasi soal tambang emas ilegal di Lombok Barat, yang berjarak sekitar satu jam dari kawasan wisata Mandalika, pertama kali diterima KPK pada Agustus 2025.
Menindaklanjuti laporan itu, KPK bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung melakukan peninjauan lapangan.
Selain lokasi di Lombok Barat, KPK juga menemukan aktivitas tambang ilegal lain yang lebih besar di Lantung, Kabupaten Sumbawa, NTB. “Dan pelakunya mungkin sama dengan yang di Lombok Barat. Makanya di sana narasi yang dibangun kemudian dijadikan wilayah pertambangan rakyat,” kata Dian.
Namun, ia menyoroti kejanggalan dalam narasi tersebut. “Terus terang, kalau beberapa yang saya ketemu kok rakyatnya enggak bisa bahasa Indonesia ya? Jadi, enggak tahu rakyatnya yang mana ini maksudnya,” ujarnya.
KPK menegaskan bahwa praktik tambang ilegal di kawasan wisata dan konservasi seperti Mandalika tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan mencoreng citra investasi di wilayah tersebut.
Dengan temuan ini, KPK meminta seluruh pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, maupun aparat penegak hukum, untuk berkoordinasi menutup tambang ilegal dan menindak tegas pelakunya.