Kejari Jakpus Limpahkan Berkas Ketua PN Surabaya dalam Kasus Ronald Tannur ke Pengadilan Tipikor

Indonesiainside.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat resmi melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi yang menyeret mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H., ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pelimpahan perkara tersebut dilakukan pada hari Selasa, 6 Mei 2025, menyusul selesainya penyusunan berkas dakwaan oleh tim penuntut umum. Rudi Suparmono diduga terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi terkait putusan bebas yang diberikan kepada Ronald Tannur dalam kasus di PN Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, membenarkan pelimpahan perkara ini. “Hari ini, tim penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan beserta seluruh berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terdakwa akan segera menjalani persidangan setelah majelis hakim menetapkan hari sidang pertama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5).

Terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di antaranya, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11, seluruhnya Jo. Pasal 18, serta Pasal 12 b Jo. Pasal 18, yang mengatur tentang penerimaan suap maupun gratifikasi oleh penyelenggara negara.

“Penuntut umum akan hadir dalam sidang pembacaan dakwaan, dan kami siap membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disusun dalam surat dakwaan,” tegas Bani.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Rudi Suparmono sebagai tersangka tindak pidana suap dan/atau gratifikasi dalam polemik vonis bebas Ronald Tannur terkait perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, saat konferensi pers pada 14 Januari 2025 menjelaskan bahwa penangkapan Rudi berawal ketika pengacara Ronald Tannur, terdakwa Lisa Rahmat (LR), meminta kepada mantan pejabat MA, terdakwa Zarof Ricar (ZR), untuk dikenalkan kepada Rudi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Lalu, pada tanggal 4 Maret 2024, Zarof menghubungi Rudi melalui pesan singkat yang menyampaikan bahwa Lisa ingin bertemu dengannya. Pada hari yang sama, Lisa datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk menemui Rudi dan diterima di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan nama majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur. Rudi pun menjawab bahwa hakim yang akan menyidangkan adalah Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M). Ketiga hakim tersebut saat ini telah divonis 9–12 tahun penjara.

Pada tanggal 5 Maret 2024, Erintuah bertemu dengan Rudi. Pada kesempatan itu, Rudi memberi tahu bahwa Erintuah ditunjuk sebagai ketua majelis dengan anggota Mangapul dan Heru Hanindyo atas permintaan Lisa Rahmat.

Pada tanggal yang sama, diterbitkan surat penetapan susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur. Lebih jauh, Qohar menjelaskan bahwa Rudi yang kemudian pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga menerima uang senilai 20.000 dolar Singapura melalui terdakwa Erintuah dan 43.000 dolar Singapura dari terdakwa Lisa Rahmat.

Tinggalkan Komentar