Indoneisiainside.id — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 dinilai berjalan baik. Namun, persoalan lama kembali muncul di titik paling padat: Mina. Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, menilai kepadatan jemaah di Mina tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah rutin tahunan tanpa solusi besar. (DPR RI)
Marwan mengatakan tahapan awal hingga puncak ibadah haji berlangsung sesuai agenda. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja memberikan layanan kepada jemaah. Namun, kondisi Mina tetap menjadi catatan serius karena kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberi ruang nyaman bagi seluruh jemaah.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Marwan di Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
Menurut Marwan, akar persoalan di Mina bukan semata soal pelayanan teknis. Masalah utamanya adalah keterbatasan ruang yang harus menampung jumlah jemaah sangat besar dalam waktu bersamaan. Akibatnya, persoalan lain ikut muncul, mulai dari tenda yang penuh, sirkulasi kurang nyaman, hingga fasilitas dasar yang tidak selalu bekerja optimal.
“Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah,” ujarnya.
Marwan juga menerima masukan terkait fasilitas di Mina. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara atau AC yang tidak bekerja maksimal, serta ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik. Keluhan itu, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari tingginya kepadatan dalam kawasan yang sangat terbatas.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” kata Marwan.
Karena itu, Marwan menegaskan perlunya terobosan kebijakan. Jika perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, pemerintah harus mulai mengkaji opsi baru. Salah satunya pembangunan tenda bertingkat agar ruang jemaah lebih longgar dan manusiawi. (DPR RI)
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” ucapnya.
Selain tenda bertingkat, Marwan juga mengusulkan skema tanazul bagi sebagian jemaah Indonesia. Skema ini memungkinkan jemaah tidak bermalam di tenda Mina, tetapi kembali ke hotel atau akomodasi tertentu dengan pengaturan yang tetap sesuai ketentuan.
Ia memperkirakan, dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan menjalani skema mabit di hotel. Jika diatur dengan baik, cara ini dinilai bisa mengurangi beban kepadatan di Mina secara signifikan.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelas Marwan.
Namun, Marwan mengingatkan bahwa skema tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian mendalam, pengorganisasian matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini, Kementerian Haji dan Umrah RI diharapkan memainkan peran strategis dalam negosiasi jangka panjang.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi,” tegasnya.
Marwan menilai pembenahan Mina penting bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga keselamatan jemaah. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang besar, kepadatan di fase puncak haji harus dikelola melalui desain kebijakan yang lebih berani, bukan sekadar tambal sulam setiap tahun.
“Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” katanya.