Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mendesak Polri dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan penyelidikan stock alat pelindung diri (APD) di lapangan karena sangat dibutuhkan, terutama oleh tenaga medis di daerah. Menurut dia, kalaupun ada APD pada suplier, maka harganya melonjak tidak masuk akal.
“Ada dokter yang infokan bahwa ada baju hazmat yang hanya sekali pakai (disposable) biasanya hanya puluhan ribu rupiah tapi kini ratusan ribu rupiah. Sedang baju hazmat yang bisa dicuci dan dipakai ulang sudah tembus satu juta,” kata Arsul di Jakarta, Sabtu (21/3).
Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, di tengah merebaknya pandemi virus corona di masa reses sekarang, pihaknya telah menerima komplain dan keluhan dari para dokter termasuk tenaga medis dari berbagai daerah yang kesulitan mendapatkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD). Padahal mereka adalah garda terdepan penanggulangan penanganan wabah virus corona di daerahnya masing-masing.
“Maka, Polri dapat bekerjasama PPNS dari Kemendag untuk turun menyelidiki apa yang dikeluhkan oleh para tenaga medis dan rumah sakit ini,” ujarnya.
Dia mengakui, bisa jadi kelangkaan APD karena stocknya menipis akibat permintaan melonjak pesat. Namun kemungkinan ini termasuk yang harus diselidiki.
“Perusahaan dan suplier APD itu kan tidak banyak, sehingga para penyelidik diharapkan tidak banyak menemui kesulitan,” ujarnya.
Wakil Sekjen PPP ini meminta agar dalam proses penyelidikan itu Polri dan PPNS atau pejabat berwenang Kemdag turun mendatangi mereka, mengecek arus suplai-distribusi APD mereka dan melihat harganya di lapangan. Dia mengingatkan ketentuan pidana dalam Pasal 107 dan 108 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dipergu akan sbg dasar hukum pidana materielnya.
“Dengan menggunakan Pasal 107 tersebut, Polri atau PPNS yang berwenang memproses hukum terhadap siapapun yang menimbun atau menyimpan barang penting seperti APD pada saat terjadi kelangkaan sedang barang tersebut dibutuhkan,” ujarnya.
Ancaman hukuman pidananya hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 50 milyar. Sedangkan berdasarkan Pasal 108 UU 7/2014, mereka yang melakukan manipulasi data atau informasi mengenai barang penting seperti APD tersebut diancam pidana penjara 4 tahun dan denda Rp10 milyar.(EP)