Prabowo Tegaskan Integritas Program MBG: Saya Tidak Mau Uang Rakyat Dicuri

Indonesiainside.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6/2026).

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo di hadapan peserta dan pengelola program MBG.

Presiden mengungkapkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG setelah menerima berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, hingga dugaan penyimpangan di lapangan.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program dilakukan demi memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menjadi ladang penyalahgunaan anggaran negara.

Langkah evaluasi itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin program unggulan yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, tercoreng oleh praktik korupsi maupun lemahnya tata kelola.

Pesan Moral dari Sumitro Djojohadikusumo

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengenang pesan ayahnya, ekonom senior almarhum Sumitro Djojohadikusumo, yang menurutnya menjadi pegangan moral dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin negara.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengutip pesan sang ayah.

Pesan tersebut, kata Presiden, menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, termasuk ketika harus mengambil keputusan sulit terkait evaluasi pelaksanaan MBG.

Prabowo menilai kualitas kepemimpinan menjadi kunci utama keberhasilan organisasi dan program pemerintah.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pengelola program pemerintah agar menjaga profesionalisme, loyalitas, dan kejujuran dalam bekerja.

Peran Strategis SPPI dalam Program MBG

Presiden juga menyoroti peran penting Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, termasuk dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, para lulusan SPPI telah dipersiapkan tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara ideologis dan moral untuk menjalankan pengabdian kepada bangsa.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan me-manage dapur-dapur tersebut,” ujar Presiden.

Ia meminta seluruh pengelola dapur dan pelaksana program memperkuat pengawasan serta menjaga kepercayaan publik terhadap MBG.

“Ini pekerjaan yang mulia. Dan ini harus berhasil. Kalian bagian penting. Kalau tidak bekerja dengan baik dan tidak setia, silakan minggir. Kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” tegasnya.

MBG Jadi Ujian Tata Kelola Pemerintahan Prabowo

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang menyedot perhatian publik karena melibatkan anggaran besar dan cakupan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, isu integritas menjadi sangat krusial. Program dengan distribusi pangan berskala nasional memiliki risiko tinggi terhadap:

  • mark-up pengadaan,
  • permainan vendor,
  • kualitas makanan yang tidak sesuai standar,
  • distribusi tidak merata,
  • hingga potensi korupsi dalam rantai birokrasi.

Pernyataan keras Presiden dinilai sebagai pesan politik bahwa pemerintah ingin menjaga legitimasi program sejak awal pelaksanaan.

Di sisi lain, evaluasi dan pergantian pelaksana menunjukkan pemerintah menyadari bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas manajemen, transparansi, dan pengawasan di lapangan.

Jika tata kelola berhasil dijaga, MBG dapat menjadi investasi besar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun jika pengawasan lemah, program ini berisiko menjadi sumber kebocoran anggaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.

Tinggalkan Komentar