Indonesiainside.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras di tengah isu kenaikan harga barang selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.
Tito memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman dan mencukupi, termasuk stok beras nasional yang mencapai sekitar empat juta ton. Pasokan BBM juga dinilai memadai dengan harga yang relatif stabil.
“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” kata Tito usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dikutip ANTARA, Senin (9/3).
Selain itu, Tito juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian metodologi dalam perhitungan harga listrik.
“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita masih menggunakan harga listrik subsidi,” ujarnya.
Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu juga menugaskan seluruh bupati, wali kota, dan gubernur di Kepulauan Riau untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di wilayah masing-masing menjelang Lebaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai distribusi agar tidak terjadi gangguan pasokan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan,” kata Tito.
Selain memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, Mendagri juga menekankan pentingnya pengamanan di kawasan wisata serta pengaturan arus mudik yang efektif agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mencegah potensi kerumunan yang tidak terkendali serta menjamin keselamatan publik.
“Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito juga memerintahkan seluruh kepala daerah untuk berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026 guna memimpin langsung pengendalian situasi di lapangan selama periode menjelang dan setelah Idul Fitri.