Indonesiainside.id — Upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan ekstrem kini tidak hanya dilakukan melalui pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Melalui integrasi program lintas kementerian, anak disekolahkan secara gratis di Sekolah Rakyat, sementara orang tua mereka mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah.
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar keluarga siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, menjelaskan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat dirancang untuk mengangkat kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya memberikan akses pendidikan kepada anak.
“Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan kesempatan belajar secara gratis dengan fasilitas yang memadai, sementara keluarga mereka dibantu memiliki tempat tinggal yang lebih sehat dan layak.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, program ini mulai menunjukkan progres. Saat ini terdapat tiga institusi pendidikan rintisan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tim dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Jawa 4 bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak sekolah melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, mengatakan proses pemeriksaan kondisi bangunan, sanitasi, serta legalitas lahan terus dipercepat agar pembangunan dapat dimulai pada September 2026.
Khusus untuk Kota dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah mengalokasikan kuota renovasi sebanyak 225 rumah. Dari jumlah tersebut, 11 rumah telah dinyatakan lolos verifikasi faktual dan siap memasuki tahap berikutnya.
Sementara itu, untuk seluruh wilayah Jawa Timur, jumlah usulan renovasi rumah keluarga siswa Sekolah Rakyat mencapai 1.837 unit.
Beberapa keluarga yang telah diverifikasi antara lain rumah milik Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, Jirilia di Jajarkebon, Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo, serta Rahmat di Dusun Jajarkebon. Mereka menyambut positif program yang dinilai mampu menghadirkan harapan baru bagi masa depan keluarga.
Melalui sinergi pendidikan dan perumahan ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan rumah yang sehat, aman, dan layak, sehingga peluang keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi semakin besar.