Indonesiainside.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mempertegas komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan kebijakan sains dan teknologi berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup rakyat menuju Indonesia Emas 2045.
Kehadiran lengkap jajaran pimpinan, mulai dari Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wamendiktisaintek Fauzan, hingga Sesjen Togar Mangihut Simatupang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026), menjadi bukti keseriusan kementerian ini.
Rakornas bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas Tahun 2045” ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesatuan pemahaman tugas bagi seluruh elemen pemerintahan. “Kita sebagai pemerintah, dari tingkat pusat hingga yang terdekat dengan rakyat, harus paham benar peran dan tugas kita,” tegas Presiden di hadapan sekitar 4.011 peserta.
Salah satu poin krusial yang diusung Kemdiktisaintek dalam mendukung visi Asta Cita adalah pengembangan Sekolah Garuda. Program prioritas ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengembangkan:
12 Sekolah Garuda Transformasi
4 Sekolah Garuda Baru
Pembangunan institusi ini menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa yang unggul dan berdaya saing global melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah (Pemda).
Selain infrastruktur pendidikan, Kemdiktisaintek menyoroti pentingnya kerja sama pusat-daerah dalam respons tanggap darurat. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tanggap Darurat Bencana dan gerakan Mahasiswa Berdampak telah diimplementasikan secara nyata di wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Program ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029.
“Keberhasilan akan dicapai dengan gerak langkah yang sama dan tepat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Mendagri.
Melalui Rakornas ini, Kemdiktisaintek memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menjadi solusi nyata bagi pembangunan manusia Indonesia yang inklusif. (Nto)