Indonesiainside.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 tidak semata dipahami sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing ekonomi halal nasional.
“Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi instrumen strategis untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat ekonomi halal nasional,” tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, Selasa (30/12).
Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menilai kebijakan jaminan produk halal memiliki makna yang lebih luas dalam konteks pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan halal selaras dengan nilai luhur yang tertuang dalam syair Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”.
Dalam perspektif tersebut, jaminan produk halal, khususnya untuk pangan dan produk konsumsi sehari-hari, dipandang sebagai bagian dari ikhtiar negara dalam membangun kualitas jiwa dan raga masyarakat Indonesia agar sehat, kuat, dan berdaya saing.
“Produk halal tidak hanya memenuhi aspek kehalalan sesuai ketentuan agama, tetapi juga menekankan prinsip kebersihan, keamanan, higienitas, dan kualitas. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan sumber daya manusia,” pungkasnya.
BPJPH menegaskan bahwa melalui kebijakan Wajib Halal 2026, negara tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha nasional untuk meningkatkan standar produk, memperluas pasar, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi halal global.