Indonesiainside.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), menjelang penerapan wajib halal pada Oktober 2026.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kesiapan SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
“Keberhasilan implementasi wajib halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan SDM yang menjalankannya. Karena itu, pengembangan kompetensi harus benar-benar berbasis kebutuhan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kinerja layanan,” tutur Haikal dalam keterangannya, Selasa (14/4).
Sebagai langkah konkret, BPJPH menggelar Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) ini diikuti oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) dari berbagai unit kerja, baik pusat maupun daerah, secara hibrida.
Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pemahaman serta memperkuat koordinasi antarunit kerja, sekaligus menjadi instrumen dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai.
Haikal menambahkan, hasil AKPK nantinya juga akan menjadi dasar dalam penguatan manajemen talenta di lingkungan BPJPH.
Sementara itu, Kepala PPSDM BPJPH Indrayani menyebutkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan efisien.
“Melalui AKPK, kebutuhan kompetensi dapat dipetakan secara sistematis, sehingga program pengembangan SDM dapat disusun lebih terarah dan tidak bersifat umum,” jelasnya.
Penguatan kompetensi ini diharapkan mampu melahirkan SDM unggul atau “Halal Expert” yang dapat mendukung penguatan ekosistem halal nasional, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efektif dan efisien.