Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri aliran suap dalam proyek strategis nasional. Kali ini, giliran Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Profesi, Heru Dewanto, yang dipanggil sebagai saksi.
Heru, yang juga dikenal sebagai mantan Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR), diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HD, swasta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (14/5).
Menurut Budi, Heru Dewanto dimintai keterangan seputar kapasitasnya saat masih menjabat pimpinan tertinggi di perusahaan energi tersebut, yang menjadi salah satu entitas kunci dalam proyek PLTU 2 Cirebon.
Kasus ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Oktober 2018 lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Cirebon kala itu, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.
Setelah pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan lebih serius. Sunjaya kemudian dijerat pula dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai fantastis: sekitar Rp51 miliar.
Namun, ini baru puncak gunung es. KPK terus menggali keterlibatan pihak lain dalam proyek yang diduga menjadi ajang bancakan korupsi berjamaah. Pada 2019, KPK menetapkan dua tersangka baru: General Manager Hyundai Engineering and Construction, Herry Jung, dan Direktur Utama PT Kings Property Indonesia, Sutikno.
Dalam konstruksi perkara, Herry diduga memberikan suap sebesar Rp6,04 miliar kepada Sunjaya terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon oleh PT CEPR. Jumlah itu, menurut penyidik, merupakan bagian dari komitmen senilai Rp10 miliar.
Sementara itu, Sutikno disebut menyuap Sunjaya dengan nilai Rp4 miliar untuk memuluskan perizinan proyek milik PT Kings Property Indonesia.
KPK menjerat kedua tersangka dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemeriksaan terhadap Heru Dewanto membuka babak baru dalam upaya KPK membongkar aktor-aktor korporasi yang berada di balik kasus ini. Keterlibatan figur penting dari kalangan dunia usaha ini menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya menyentuh birokrat, tetapi juga aktor ekonomi kelas atas.