Gerindra Tak Ingin Intervensi Kemendagri Soal Izin FPI

Indonesiainside.id, Jakarta – Partai Gerindra tidak ingin mengintervensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Partai pimpinan Prabowo Subianto itu menilai Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Mendagri (Tito Karnavian) juga memiliki parameter sendiri yang mungkin sedang dikaji. Nanti kita lihat seperti apa kewenangan dari Pak Tito. Kita (Gerindra) juga tidak mau melakukan intervensi apa-apa. Nanti kita sama-sama lihat,” kata Sufmi Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/11).

Wakil Ketua DPR itu menghormati mekanisme Kemendagri sebelum mengeluarkan SKT tersebut. Namun, ia berharap Kemendagri bisa mengambil jalan terbaik untuk semua pihak setelah melakukan kajian.

Dasco juga tidak mau mengomentari mengenai kelayakan FPI mendapat SKT dari Kemendagri atau tidak. Ia meminta agar publik berfikir positif mengenai kajian yang tengah dilakukan kementerian yang dipimpin Tito Karnavian.

“Kita akan komentar lebih lanjut kalau sudah dapat hasil perkembangan lebih lanjut (dari Kemendagri), karena ini kan baru saja keluar rekomendasinya (Kemenag),” ucap dia.

Mengenai kata ‘khilafah’ dalam pasal 6 AD/ART FPI, sikap Dasco masih sama. Ia mengaku tetap menunggu hasil kajian Kemendagri meski Kemenag telah mengeluarkan rekomendasi.

“Kalau kemudian wilayahnya Kemenag yang kurang persyaratannya sudah dipenuhi. Nah kemudian ada di dalam AD/ART itu yang mungkin harus disinkronisasi atau kemudian dikaji oleh Departemen Dagri. Masing-masing mari sama-sama hormati dan liat nanti,” kata dia.(EP)

Tinggalkan Komentar