Indonesiainside.id – Bupati Pati, Sudewo, menuai sorotan setelah pernyataannya yang menantang warga untuk menggelar aksi protes besar-besaran menyikapi kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ia rencanakan naik hingga 250 persen.
Dalam video yang ramai dibagikan di media sosial, Sudewo secara terbuka menanggapi ancaman demonstrasi warga yang menolak kebijakan tersebut. “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” ujarnya. Ia bahkan menyebut bahwa aksi dengan 5.000 peserta tidak cukup, dan menyilakan warga untuk membawa 50 ribu orang sekalipun. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” tegasnya.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 ini telah disepakati Pemerintah Kabupaten Pati pada Minggu, 18 Mei 2025, melalui rapat bersama camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).
Sudewo menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian yang diperlukan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), mengingat tarif PBB di Pati sudah tidak berubah selama 14 tahun. “Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” katanya, seperti tertulis dalam siaran resmi di laman humas.patikab.go.id.
Ia menambahkan bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Pati saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah tetangga. Pati hanya mengumpulkan sekitar Rp 29 miliar, jauh di bawah Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 75 miliar, serta Rembang dan Kudus masing-masing sebesar Rp 50 miliar. Menurut Sudewo, Pati seharusnya bisa mendapatkan lebih karena memiliki wilayah yang lebih luas dan potensi yang tidak kalah besar.
Sudewo pun berharap, kenaikan ini bisa memberikan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya. “Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” ucapnya.