Kemensos Telah Mengeluarkan Rp1,8 Miliar Untuk Korban Gempa Sulbar

Indonesiainside.id, Majene – Kementerian Sosial telah mengucurkan anggaran Rp1,8 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat.

“Total bantuan Kementerian Sosial untuk penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Sulbar sebesar Rp1.807.380.698,” kata Kepala Sub Direktorat Pemulihan dan Penguatan Sosial Kemensos Pudak Bakti Bidari, saat memberikan santunan kepada 13 ahli waris korban jiwa gempa bumi, di posko induk gempa Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Selasa(23/2).

Penyerahan santunan kepada 13 ahli waris tersebut dilakukan dengan bekerja sama PT Bank Mandiri melalui mekanisme nontunai.

Ia berharap para ahli waris tetap sabar dalam menghadapi musibah dan santunan itu dapat digunakan untuk meringankan beban agar kembali normal seperti sediakala.

“Kami berharap bantuan yang dibawa ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik untuk meringankan beban ibu dan anak-anak sekalian untuk bisa normal kembali seperti sebelum bencana,” tutur Pudak Bakti Bidari.

Bupati Majene Lukman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial serta perhatian khusus salah seorang legislator dari Komisi VIII DPR RI H Arwan Aras.

“Santunan yang diberikan meski tidak akan dapat mengobati rasa sakit akibat ditinggal keluarga tercinta, namun minimal bantuan ini dapat menjadi pengurang rasa sakit tersebut,” kata Lukman.

Bupati juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada sebahagian warga yang masih bertahan di pengungsian karena butuh relokasi.

“Harapan kami kepada Kementerian Sosial dan anggota DPR RI, kiranya hal ini dapat segera terwujud dengan harapan pemerintah pusat yang menyiapkan hunian tetap dan kami (Pemkab Majene) menyiapkan lahan,” ujar Lukman.

Sementara itu anggota DPR RI Arwan Aras mengaku bersyukur karena bantuan kepada korban gempa di daerah itu cepat terealisasi.

“Hanya sekitar satu bulan, santunan sudah cair. Setahu saya, prosesnya biasanya berkepanjangan. Semoga ini dapat dipertahankan oleh Kemensos,” kata Arwan Aras.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan data yang akurat dan mengingatkan masyarakat untuk tidak saling menyalahkan.(Ant/EP)

Tinggalkan Komentar