Indonesanside.id — Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf melakukan inspeksi langsung ke tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah, Kamis (21/5/2026), untuk memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah catatan penting terkait kapasitas tenda yang dinilai masih perlu penyesuaian agar seluruh jemaah mendapatkan tempat istirahat yang layak dan nyaman.
“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Menhaj.
Ditemukan Selisih Kapasitas Tenda Jemaah
Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan adanya selisih kapasitas di sejumlah tenda jemaah Indonesia. Salah satu tenda yang semestinya mampu menampung 350 jemaah ternyata hanya tersedia 332 tempat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekurangan ruang istirahat apabila terjadi di banyak titik di kawasan Arafah.
Menhaj menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan serupa terulang seperti musim haji sebelumnya, ketika keterbatasan kapasitas tenda memengaruhi kenyamanan dan pelayanan jemaah.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.
Selain di Arafah, pengecekan serupa juga akan dilakukan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah dalam durasi lebih lama selama rangkaian puncak haji.
PPIH Ambil Alih Penuh Pengaturan Tenda dan Kloter
Dalam kesempatan itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) ditegaskan menjadi pihak yang memegang kendali penuh atas pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga pergerakan jemaah selama di Armuzna.
Karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tidak lagi melakukan pengaturan mandiri di lapangan.
“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” kata Menhaj.
Langkah sentralisasi tersebut dilakukan untuk mencegah ketimpangan layanan maupun penguasaan fasilitas oleh kelompok tertentu.
Wamenhaj Copot Spanduk dan Identitas KBIHU di Tenda Arafah
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi yang ditemukan di area tenda Arafah.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh jemaah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan tanpa diskriminasi.
“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Dahnil.
Pemerintah juga mengingatkan akan memberikan sanksi tegas kepada KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompoknya sendiri.
Amirul Hajj Turun Langsung Awasi Persiapan Armuzna
Peninjauan di Arafah tersebut dilakukan bersama tim Amirul Hajj yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak, Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i bersama jajaran Musyrif Diny.
Pemerintah menargetkan seluruh persoalan teknis terkait kapasitas tenda dan distribusi layanan jemaah dapat diselesaikan sebelum puncak ibadah haji dimulai.