JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan patroli siber untuk melawan penyebaran informasi dan rumor palsu pasca pemilu serentak 2024.
“Kami telah meningkatkan patroli siber untuk mencegah disinformasi pasca pemilu, tetapi kami memperkirakan disinformasi akan terus muncul dalam satu hingga dua minggu ke depan,” kata Direktur Jenderal Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.
Tim Satgas Anti Disinformasi melakukan patroli siber bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengoperasikan mesin intersepsi konten negatif untuk mencegah penyebaran konten negatif di Internet. Mesin yang disebut sistem identifikasi otomatis “AIS”. Digunakan untuk mencari guna mencegah penyebaran konten cyber negatif dan misinformasi.
Dia mengimbau masyarakat segera melaporkan informasi palsu yang mereka temukan di media sosial dan platform digital lainnya.
“Tolong segera laporkan apa pun yang dilaporkan sebagai hoax. Kami akan menyelidikinya. Pemerintah meminta masyarakat mencegah penyebaran berita bohong agar setiap tahapan proses pemilu dapat berjalan lancar. Saatnya kita bersatu kembali,” ungkapnya.
“Tolong jangan menyebarkan berita bohong yang akan menghambat persatuan kita dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat kita,” kata Usman.
Menurut Direktorat Jenderal Informatika dan Manajemen Terapan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Januari 2024, terdapat 227 kasus disinformasi terkait pemilu 2024.
Pasangan calon, otoritas, kementerian/lembaga, dan badan daerah untuk calon presiden dan wakil presiden tertentu, dukungan PNS bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, serta keikutsertaan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Selain itu, terdapat pemberitaan palsu mengenai pernyataan peserta kampanye dan calon terkait isu suku, ras, agama, dan lintas golongan.(Nto/Ant)