Indonesiainside.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbagi pengalaman tentang kesulitan yang ia hadapi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, terkait respons yang kurang memadai dari pemerintah pusat terhadap permasalahan pendidikan di daerah. Gibran menceritakan bahwa ia pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan mengenai isu-isu pendidikan, namun tidak mendapatkan balasan hingga kini.
“Saya kirim surat ini saat saya masih menjabat Wali Kota Solo, tapi saat saya cek lagi ke Pak Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan di Solo, ternyata surat tersebut belum mendapat tanggapan,” ujar Gibran dalam rapat koordinasi di Jakarta, dikutip ANTARA, Senin (11/11).
Surat yang dikirimkan oleh Gibran itu berisi berbagai permasalahan pendidikan yang tengah dihadapi di Solo, termasuk isu-isu kebijakan zonasi, program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, serta pelaksanaan ujian nasional. Meski sudah mengupayakan untuk menyampaikan keluhannya, Gibran menegaskan bahwa respons yang diharapkan tidak pernah datang.
Namun, Gibran memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang menurutnya lebih responsif dalam menangani isu-isu pendidikan tersebut. “Pak Menteri yang sekarang berbeda, saat kami baru pulang dari Akmil, kami langsung berkoordinasi dan menemukan solusi cepat terkait masalah zonasi,” kata Gibran.
Dalam rapat tersebut, Gibran juga membahas lebih lanjut mengenai program zonasi yang menjadi salah satu kebijakan utama dalam pemerataan pendidikan. Ia mengakui bahwa meskipun zonasi memiliki tujuan yang baik, ada tantangan signifikan yang harus dihadapi, salah satunya adalah ketidakmerataan distribusi guru di berbagai daerah.
“Program zonasi ini sebenarnya sangat baik, namun kendalanya adalah jumlah guru yang belum merata di berbagai daerah. Beberapa daerah justru kelebihan guru, sementara daerah lainnya kekurangan guru. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan,” ujar Gibran.
Dia juga menegaskan bahwa meskipun zonasi bertujuan untuk meratakan akses pendidikan, penerapannya mungkin tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. “Mungkin memang belum bisa diterapkan di semua wilayah,” tambahnya.
Rapat Koordinasi ini, yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia, digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di tanah air. Topik-topik utama yang dibahas antara lain terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN dan PPPK, yang keduanya berperan penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.