Indonesiainside.id – Judi online yang saat ini menjadi penyakit kronis masyarakat turut menjangkiti ‘wakil rakyat’ di Gedung DPR hingga Gedung DPRD. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada 1.000 lebih anggota dewan yang main judi online.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), menegaskan, anggota dewan yang terlibat judi online dapat diproses etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Selain itu, berdasarkan norma hukum pada Pasal 303 KUHP, pemain judi online pun bisa dipidana. Begitu juga di pasal Undang-Undang ITE, pemain judi online juga dipidana.
Bambang Pacul menyampaikan hal itu menanggapi laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang menyebut ada lebih dari seribu orang anggota DPR, DPRD, dan Kesetjenan bermain judi online. Dia meminta agar PPATK menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya untuk diserahkan kepada Komisi III.
“Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR. MKD juga berhak memanggil siapa pun (anggota dewan) yang melakukan transaksi (judi online). Jika diduga melakukan transaksi tidak wajar, Maka (anggota dewan) bisa dipanggil ke MKD,” kata Bambang Pacul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Komisi III DPR RI meminta PPATK mengungkap data Anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
Pemain judi online pun bisa dipidana, bukan hanya penyelenggaraan permainannya saja. Habiburokhman mengatakan bahwa fenomena maraknya pemain judi online tersebut merupakan penyakit masyarakat. Berdasarkan norma hukum pada Pasal 303 KUHP, pemain judi online pun bisa dipidana.
“Begitu juga di pasal Undang-Undang ITE judi online juga pemainnya dipidana. Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta infonya,” kata Habiburokhman.
Walaupun begitu, DPR pun bakal merumuskan terkait tindakan persuasif atau tindakan represif yang akan dilakukan terhadap pemain judi online. Hal itu karena jika langsung terhadap tindakan represif, penjara akan langsung dipenuhi para penjudi.
“PPATK banyak mendapat apresiasi di dalam dan luar negeri dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan kita,” kata dia.