Indonesiainside.id – Komisi VIII DPR RI menyoroti target Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2029. Target tersebut dinilai menandai pergeseran fundamental peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang tidak lagi dipandang semata sebagai lembaga administratif, melainkan bagian penting dari arsitektur kebijakan nasional dalam penguatan sistem halalisasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriamy Gantina menegaskan, perubahan peran tersebut menuntut BPJPH membangun sistem halal nasional yang berkelanjutan dan tahan uji. Menurutnya, kerja-kerja BPJPH harus melampaui capaian administratif jangka pendek, terutama menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
“Maka dari situ, saya melihat bahwa dalam konteks Indonesia Emas 2045 dan pusat halal dunia tahun 2029, kerja-kerja BPJPH itu bukan hanya kerja administratif saja konteksnya hari ini,” terang dia dalam keterangan tertulis, Senin (9/2).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti besarnya kepercayaan publik yang melekat pada BPJPH sebagai lembaga negara. Menurutnya, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan langsung dengan legitimasi kebijakan halal, perlindungan konsumen, serta daya saing Indonesia dalam ekosistem halal global.
“Kepercayaan masyarakat ini sangat besar kepada BPJPH, terutama yang menyangkut instrumen publik terhadap public trust, perlindungan konsumen, dan daya saing geopolitik halal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Selly mengingatkan agar desain kebijakan dan penganggaran BPJPH benar-benar diarahkan untuk memperkuat sistem halal nasional secara menyeluruh. Hal ini dinilai penting agar target nasional, baik pemberlakuan wajib halal 2026 maupun visi Indonesia sebagai pusat halal dunia 2029, dapat tercapai secara substansial dan berkelanjutan.
“Karena hari ini bukan hanya untuk mengejar keberhasilan dari sisi administrasi jangka pendek saja,” pungkasnya.