Indonesiainside.id – Kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) menjadi alarm keras bagi dunia peradilan Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terungkapnya praktik suap hakim, yang menurutnya mencerminkan jebolnya integritas lembaga peradilan.
“Seolah-olah berlanjut terus dari kasus Surabaya kemarin, dua-duanya tentang suap. Artinya, ternyata hakim kita bisa dibeli, kan gitu perspektif masyarakat,” kata Hinca dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Minggu (13/4).
Hinca merujuk pada kasus sebelumnya yang melibatkan hakim PN Surabaya, yang juga tersandung suap. Namun menurutnya, kasus MAN jauh lebih berat karena menyangkut perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO)—isu yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, terutama terkait dengan krisis minyak goreng.
Kritik untuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Politisi Partai Demokrat itu menyesalkan lemahnya pengawasan internal di Mahkamah Agung dan mengkritik keras Komisi Yudisial (KY), lembaga yang semestinya bertugas mengawasi perilaku hakim.
“Saya akan pertanyakan ini dalam rapat DPR nanti, terutama kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Bagaimana penjagaan integritas selama ini? Kenapa bisa kecolongan terus?” tegas Hinca.
Ia menilai, jika dibiarkan, praktik suap di tubuh lembaga kehakiman akan merusak kepercayaan publik secara total. Bahkan, lanjutnya, putusan hakim yang seharusnya menjadi akhir dari praktik korupsi justru menjadi bagian dari skema korupsi itu sendiri.
“Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi sudah melampaui batas. Karena hakimnya sendiri yang malah menjadi bagian dari suap,” ujarnya geram.
Rp60 Miliar untuk Putusan Lepas
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka dalam kasus suap dan/atau gratifikasi sebesar Rp60 miliar. Suap tersebut diberikan oleh dua advokat berinisial MS dan AR, untuk memengaruhi putusan hakim dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO agar terdakwa dinyatakan lepas atau ontslag.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut, MAN menerima suap tersebut saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, sebelum akhirnya diangkat menjadi Ketua PN Jakarta Selatan.
Kasus ini mencoreng wajah peradilan nasional dan memunculkan kembali pertanyaan besar: sejauh mana integritas aparat hukum bisa dipertahankan saat berhadapan dengan kekuasaan uang?
Hinca menegaskan, DPR akan menggunakan hak pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan hakim di Indonesia.