Indonesiainside.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa koruptor termasuk dalam kategori pelanggar HAM, karena tindakan mencuri uang negara dapat menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat.
“Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM,” ujar Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (31/12).
Pigai menjelaskan bahwa korupsi berkaitan erat dengan penderitaan rakyat, kemiskinan, kesehatan, dan kualitas pendidikan. Ia menyatakan bahwa korupsi yang merajalela dapat mengganggu kondisi keuangan negara dan berimbas pada hak-hak dasar masyarakat.
“Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan (dan) energi terhambat. Kita tidak boleh, dong, kita tidak boleh (korupsi),” tuturnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri HAM merespons pertanyaan wartawan mengenai vonis terhadap terdakwa korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis dan Helena Lim, yang telah menarik perhatian publik belakangan ini.
Pigai menghormati independensi dan integritas majelis hakim, namun mengakui ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. “Ada keprihatinan yang kita harus ungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu, harus memberikan hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan,” ucapnya.
Dia juga menyatakan, “Secara pribadi, sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil.”
Pada Senin (23/12), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022. Dia juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Sementara itu, Helena Lim, Manajer PT Quantum Skyline Exchange, juga divonis lima tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara serta uang pengganti Rp900 juta subsider satu tahun penjara, yang lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta delapan tahun penjara.