Tiga Warga Serobot Lahan KAI Dituntut 18 Bulan Penjara

Indonesiainside.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan, Sumatera Utara, menuntut tiga terdakwa dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan pidana 18 bulan penjara.

“Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan masing-masing pidana penjara satu tahun enam bulan,” kata JPU Kejari Medan Fauzan Irgi Hasibuan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin.

Ketiga terdakwa, lanjut dia, yakni Johan Evandy Rangkuti, kemudian Risma Siahaan, dan Ryborn Tua Siahaan.

Ketiganya dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

“Perbuatan ketiga terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegas Fauzan.

Selain pidana penjara, JPU menuntut ketiga terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan dua bulan.

JPU Fauzan mengatakan, bahwa perbuatan ketiga terdakwa dinilai turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Kemudian, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp35,49 miliar.

“Terdakwa Risma juga dituntut membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp21,91 miliar, dan terdakwa Johan sebesar Rp13,57 miliar,” jelasnya.

JPU juga mengatakan, walau aset senilai Rp21,91 miliar, dan Rp13,57 miliar sempat dikuasai para terdakwa telah disita oleh Kejari Medan dan dikembalikan ke PT KAI di Jalan Sutomo Medan, tapi hukuman uang pengganti tetap dibebankan.

“Apabila paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda para terdakwa yang telah disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti itu,” kata JPU Fauzan.

Namun, lanjut dia, jika hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda para terdakwa yang lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti.

“Jika terdakwa Risma, dan Johan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka masing-masing dipidana penjara satu tahun,” tutur Fauzan.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan.

“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (22/9), dengan agenda nota pembelaan para terdakwa,” ujar Hakim Sarma Siregar.

(Nto/Ant)

Tinggalkan Komentar