Oleh: Rudi Hasan
Indonesiainside.id, Jakarta – Peristiwa gangguan yang menyebabkan terputusnya aliran listrik PLN secara massal di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sampai berjam-jam, Ahad (4/8) kemarin, tidak boleh dianggap enteng pemerintah. Pengamat INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, beberapa negara bahkan menyikapi persoalan semacam ini dengan sangat serius.
“Di negara lain seperti Taiwan dan Korea, biasanya direktur atau menterinya mundur. Dalam konteks ini, harusnya Menteri BUMN (Rini Soemarno) mundur,” ujar Bhima di Jakarta, Senin (5/8).
Dia mengatakan, sejumlah kompensasi harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kompensasi itu bisa berupa ganti rugi dengan listrik tanpa biaya alias gratis. Bhima melihat hal itu dimungkinkan karena memang kerugian yang ditimbulkan akibat insiden kemarin sangatlah luas.
“Pemadaman listrik di Jabodetabek dampaknya menganggu aktivitas ekonomi secara signifikan. Mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri manufaktur,” kata dia.
Sementara, dampak peristiwa itu dari segi investasi juga dahsyat. Penanam modal pasti akan menjadikan gangguan listrik kemarin sebagai catatan. Bhima menyebut para investor tidak akan segan berpindah negara untuk menanamkan modal mereka. Pasalnya, mereka butuh jaminan untuk berbisnis di Indonesia. Namun, ada gangguan listrik yang parah dan menyebabkan mereka berpikir dua kali.
“Investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat katena investor merasa pasokan energi tidak pasti. Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil ya mereka cari negara lain yang lebih siap,” kata dia.
Tak hanya itu, Bhima juga menyayangkan dampak berhentinya pasokan listrik secara mendadak itu, terutama di sektor pelayanan masyarakat. “Imbas lain pemadaman berefek ke pelayanan masyarakat dari rumah sakit, kantor pemerintah juga banyak yang terimbas,” ujar dia. (AIJ)